com - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghapus ketentuan lama di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertntu ( PKWT) atau karyawan kontrak. Muhammad Syaprudin, M. Dalam revisi UU ASN tersebut, tenaga honorer dijanjikan bakal diangkat menjadi PNS dan mengalami kenaikan gaji. . santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;Ulasan Lengkap Perjanjian Kerja Tenaga Kerja Asing. TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur secara rinci penulisan dan peraturan tentang kontrak kerja karyawan. Kedua jenis status karyawan memiliki perjanjian kontrak kerja karyawan yang sudah diatur di dalam UU No. Mar 13, 2023 · Regulasi Terkait Perubahan Status Karyawan Kontrak menjadi Karyawan Tetap. . Seperti yang diketahui, peraturan yang mengulas tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS mengalami perubahan. 070. Pdf ini berisi petunjuk teknis, syarat, dan mekanisme pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Dokter Spesialis/Dokter Umum/Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan. bahwa Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pemberhentian Tenaga Honorer (HONDA) serta Pengangkatan dan Pemberhentian. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturPengangkatan dan penempatan ini berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. E. Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 angka 10 Perpres No. Daerah adalah. Jenis Peraturan: Keputusan Kepala Dinas: Nomor: 800/007/DIKES: Judul: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800/007/DIKES tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Petugas Swab Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2022: T. 02. Nov 23, 2021 · Peraturan Karyawan Magang Menurut Undang-Undang juga memutuskan 3 persyaratan perusahaan sebagai pelaksana pemagangan, yakni harus mempunyai: Program pemagangan diatur oleh perusahaan sebagai pelaksana internship dan meliputi nama program, arah, kapabilitas, periode waktu, syarat peserta, syarat pembina, dan kurikulum. Regulasi Terkait Perubahan Status Karyawan Kontrak menjadi Karyawan Tetap. Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 56 Tahun 2012 jo Peraturan Pemerintah No. Tipe Dokumen. Direktur dan komisaris diangkat oleh pemegang saham PT. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. dilakukan kontrak setiap tahunnya, sesuai dengan ketersediaan anggaran daerah. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 814. 476 formasi yang ada pelamarnya, hampir 100. Adapun mengenai perhitungan uang kompensasi yang diterima oleh pekerja PKWT atau karyawan kontrak, dapat Anda simak caranya dalam Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Perusahaan dan Uang Kompensasi bagi Karyawan PKWT. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 2. Hal tersebut menyusul surat yang diterbitkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo bernomor B/185/M. 4/09/KEP/2023 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Kader Pembangunan Manusia (KPM) T. KEMENTERIAN PAN-RB akhirnya mengeluarkan SE Nomor B/1511/M. Lampung Barat No. Berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah,. Jenis Peraturan: Keputusan Perbekel: Nomor: 188. PKWT dapat diperpanjang atau diperbaharui (lihat Pasal 59 ayat [3] UUK). Sudah tentu kehadiran PPPK memberikan rasa pilu bagi tenaga kontrak di Aceh. Status pekerja harian lepas diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No/ KEP-100/Men/VI/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. 16. 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. "Secara kebijakan kesepakatan penanganan tenaga honorer oleh pemerintah diatur dalam PP 48/2005 jo PP 43/2007 dan terakhir di ubah dalam PP Nomor 56/2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS," kata Tjahjo. Dengan aturan ini,perjanjian PKWT ( Pekerja Kontrak Waktu Tertentu ) dan PKWTT ( Pekerja Kontrak Waktu Tidak Tertentu/Tetap ) disepakati. 7. U. Pemerintah kembali buka suara perihal adanya informasi yang menyebutkan adanya penerapan "Karyawan Kontrak Seumur Hidup" dalam Undang-Undang No. Menurut Pasal 60 ayat (1) UU No. Peraturan Walikota ini memuat tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Perbantuan Khusus Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sistem Pengangkatan Tenaga Kontrak Perbantuan; Pembayaran Upah Tenaga Kontrak Perbatuan; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan. Presiden No. Hal ini menurutnya karena tidak sesuai dengan Pasal 8 PP Nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. 404 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. . Isinya 1 2 3 Didasarkan pada usia dan masaIndonesia. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Tenaga Kontrak dalam melaksanakan tugas. B1/HK. 7. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Pegawai Non PNS. Peraturan kontrak kerja sesuai dengan peraturan dari depnaker merupakan ketetapan yang sudah mempunyai dasar hukum yaitu undang-undang UUD 1945. JAKARTA, KOMPAS. Terkait hal ini, aturan terkait perhitungan gaji karyawan masa percobaan juga perlu diperhatikan. Hal ini menurutnya karena tidak sesuai dengan Pasal 8 PP Nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Selain itu (sebagai contoh lain), untuk pegawai (non-PNS) lainnya, juga diatur secara tersendiri (antara lain) oleh Kementerian Luar Negeri, yakni Peraturan Menteri Luar Negeri RI No. pelaksanaan Kontrak, dan lain -lain. Halmahera Utara lahirlah Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara bernomor 814. Start your business today! 02182759081; 087810102857; halo@legistra. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan mempunyai masa kerja 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara terus menerus. Namun sayangnya, Peraturan Presiden No. Apa regulasi yang mengatur perjanjian kerja masa percobaan?. Perjanjian kerja baik PKWT maupun PKWTT harus dibuat secara tertulis. U. Ini terkait dengan sejumlah ketentuan ketenagakerjaan yang diubah melalui aturan turunan PP Cipta Kerja, misalnya mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan pengupahan. FKP Penyusunan Perubahan Peraturan MenPANRB No. U. Mar 2, 2022 · Pasal 59 terbaru menyebutkan bahwa ketentuan mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu mempanjang PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). 4/09/KEP/2023 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Kader Pembangunan Manusia (KPM) T. 4/09/KEP/2023: Judul: Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Klod Nomor 188. Jul 22, 2022 · Komitmen pemerintah untuk menata pegawai non ASN/ tenaga honorer telah dilaksanakan sejak 2005 melalui berbagai kebijakan, antara lain PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan PP Nomor 56 Tahun 2012. Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS PP Nomor 48 Tahun 2005 PP Nomor 56 Tahun 2012 No. 10. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 174/MEN/1986 & 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi; 12. nomor identitas tenaga kontrak sampai dengan pengangkatan sebagai pegawai BLUD Non PNS. com, JAKARTA — Pemerintah secara resmi menetapkan durasi maksimal untuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) selama 5 tahun seiring berlakunya Peraturan Pemerintah No. Bisnis. Ag. pembayaran; dan c. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. . Isi lengkap Surat Edaran Menpan RB Nomor B/0185/M. 5. UU. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 8. E. Permendikbud no. Walikota: Tahun Terbit: 2022:. (Penjelasan Pe rpres No. Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan, ketentuan kewajiban pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sebagai mana tertuang dalam draf RUU ASN terbaru akan tetap melalui proses seleksi. BKPSDM tanggal 16 Juli 2021 tentang Larangan Pengangkatan Tenaga Honor. 07. Sep. f. A4/KP/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Pengangkatan Rektor. Saat ini sudah banyak dari tenaga honorer yang. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Pasal ini sekaligus mengubah pasal 59 ayat 1 Undang. Pengangkatan. GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57955141, Laman SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NOMOR 3767/B. Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2005 Nomor 18/G) sebagaimana telah diubah. Mar 1, 2021 · Sementara dalam aturan lama di UU Nomor 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan), diatur bahwa status pegawai kontrak atau PKWT paling lama adalah tiga tahun. Perbekel: Tahun Terbit: 2023: Singkatan Jenis: Kepperbekel: Tempat. 30/KP. Pengangkatan Tenaga kerja kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kode Nomor Surat Dinas Sesuai Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan, Klasifikasi Surat. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah transparansi dan akuntabilitas pengadaan pegawai Rumah Sakit Daerah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 5/2014 tentang ASN. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; 22. Uang. Serta Pasal 96 PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen. KOMPAS. Umum Tata Naskah Dinas tersebut perlu disesuaikan. 3 Indonesia, Undang. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 (empat KRONOLOGI TENAGA KONTRAK Manajemen Tenaga Kontrak mulai mendapatkan perhatian dengan dikeluarkannya PP 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. M. Badan: Denpasar. Undang-Undang . com – Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk menggantikan UU Cipta Kerja. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dan Pejabat Pengelola Badan Layanan. Dia menyebut hal ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2019 tentang Manajemen PPPK. 3 Dengan berlakunya Undang-Undang No. Hak untuk Mogok Kerja. Badan: Denpasar. Jakarta, CNBC Indonesia - Aturan tentang penggunaan pegawai kontrak dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Cipta Kerja tak mengalami perubahan dari ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Cipta Kerja. Jenis Peraturan: Keputusan Kepala Dinas: Nomor: 800/002/DIKES: Judul: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800/002/DIKES tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Nonadministrasi Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2022: T. SM. Kewajiban pengangkatan status karyawan setelah melalui masa kontrak dan perpanjangan kontrak. post audit. E. 3. Daerah adalah Kota Padang. Adapun pada akhir bulan Agustus 2021 dilakukan. Oleh karena itu, masa kerja pekerja PKWTT/permanen dihitung atau dimulai sejak tanggal selesainya masa. Ketentuan honorer dihapus ini juga termaktub dalam Pasal 96 PP No. Begitu juga tentang uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak,. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; 7. 2018/NO. 02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukkan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan. (Pemrpov Jateng) KOMPAS. Meski demikian untuk PKWTT yang dibuat secara lisan terdapat ketentuan wajib bagi pengusaha yakni untuk membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan (Pasal 63 ayat (1) UU 13/2003) Bentuk Perjanjian Kerja. Dalam artikel Status dan Gaji Pegawai Honorer, disebutkan bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”), pengaturan tentang tenaga honor mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Secara jelas menegaskan instansi pemerintah dilarang untuk merekrut tenaga honorer lagi. Sistem informasi data tenaga kontrak di lingkungan pemerintah kota surabaya. Salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah sudah mengabdi dalam jangka waktu minimal 5. PKA tanggal 10 Juli 2017 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Tata Cara Pembinaan Tenaga Jun 4, 2022 · Isi lengkap Surat Edaran Menpan RB Nomor B/0185/M. 48, LN. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jan 24, 2022 · Tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus; Tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1-5 tahun secara terus -menerus. REGISTRASI. Badan: Dauh Puri Klod. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhatian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);. Bisnis. E. Disinilah letak pentingnya regulasi aturan dunia usaha, termasuk tentang PKWT ini. Tentunya yang diutamakan yang mengabdi paling lama di instansi pemerintah. Badan: Dauh Puri Klod. id; Beranda; Layanan. 220 sebagai Tenaga Honorer Kategori I dan 209. BKPSDM tanggal 16 Juli 2021 tentang Larangan Pengangkatan Tenaga Honor. Nur Baitih selaku Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia menyebut RUU ASN akan disahkan paling lambat 3 Oktober 2023. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Menetapkan PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG MEMUTUSKAN 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan56 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 T ahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, maka Tenaga Kerja Kontrak Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud huruf a telah diangkat menjadi CPNS; c. Mohon Maaf Halaman Yang Anda Cari Tidak Ditemukan. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer. Padahal, dalam Pasal 8 PP Nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Ali Akhmad Noor Hidayat. Perjanjian kerja merupakan bagian. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,. JAKARTA, KOMPAS. , beserta Panitera Nanang, S. Walikota: Tahun. 1. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di mana isinya adalah sebagai berikut. Pertama. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagian tugas-tugas. Ketika sudah lewat 2 tahun atau. com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengimbau para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-ASN (terdiri atas non-PNS, non-PPPK dan tenaga honorer kategori II) paling lambat 28 November 2023. Berikut penulis uraikan perubahan mendasar pada kedua peraturan pemerintah tersebut. Pahami peraturan kontrak kerja karyawan berikut ini. peraturan bupati tulang bawang barat nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai kontrak di lingkungan dinas kesehatan kabupaten tulang bawang barat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tulang bawang barat, menimbang : a. MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN KONTRAK DAERAH (rKKD). dengan penelitian ini seperti aturan tentang pembagian kewenangan pusat dan daerahTENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CTANJUR NOMOR 6 TAHUN 2O2O TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN KONTRAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a. Penggambaran. SALINAN2006. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39); 23. Badan: Denpasar. U. Penghapusan pegawai honorer sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 173/MPK. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aris Windiyanto mengatakan bahwa sejatinya pemberkasan dari instansi yang. Uang Kompensasi untuk Karyawan Kontrak. Dari angka tersebut, 60. Berdasarkan data per 2018, sisa tenaga honorer di Indonesia sekitar 44. Bagian Kedua. 4/055/HK/2022 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun. PERATURAN BUPATI K. Peraturan Pemerintah No. Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Status karyawan kontrak atau juga dikenal dengan sebutan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tertulis dalam Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). disamping itu juga terdapat daerah Surat Edaran Menteri ini diikuti oleh.